ESP Ingin KPU Benahi Sistem Sosialisasi Pilkada

PALEMBANG – Walikota Palembang H Eddy Santana Putra (ESP) mekritisi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara umum, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

Atas nama demokrasi, Eddy mengatakan, mestinya KPU memikirkan sistem yang memungkinkan setiap kandidat atau calon mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam bersosialisasi tanpa merusak estetika kota.

Kritik ini disampaikan ESP saat menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta Seminar Nasional Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Bakor HMI) Sumbagsel di ruang Parameswara Kantor Pemkot Palembang, Rabu (28/11/2012).

Pada kesempatan itu, seorang peserta menanyakan tentang ongkos politik yang sangat besar dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Hal itu dikhawatirkan menjadi konsekwensi negatif setelah yang bersangkutan terpilih menjadi seorang pemimpin. Salah satu contoh kecil adalah pemasangan spanduk atau baliho sosialisasi yang menggunakan biaya yang tuidak sedikit.

Terkait pertanyaan ini, ESP mengatakan, seharusnya KPU tanggap dengan situasi ini. Sewajarnya jika dibuat sistem yang mengatur apa, kapan dan bagaimana sistem sosialisasi yang baik dan wajib diterapkan oleh setiap kontestan Pilkada.

“Saya sendiri merasakan, kota Palembang yang sudah ditata rapi menjadi rusak gara-gara banyak spanduk. Ke depan, KPU harus memikirkan cara agar semua kandidat juga punya kesempatan yang sama,” kata ESP.

“Saya lihat di Bangkok (Thailand), di sana spanduk semua ukuran dan jumlahnya sama. Tidak seperti di Indonesia, siapa yang punya uang banyak bebas membuat baliho selebar mungkin. Sementara yang kekurangan biaya cukup kecil saja,” tambah ESP yang pada seminar  itu didaulat menjadi salah satu pembicara.

Sumber http://palembang.tribunnews.com/2012/11/28/esp-ingin-kpu-membenahi-sistem-sosialisasi-pilkada