JAKARTA - Ada
beberapa kesamaan antara Walikota Palembang, H Eddy Santana Putra (ESP) dan
Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi).
Kedua walikota yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan ini berhasil mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
yang diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono di Gedung
Dhanapala, Kemenkeu, Selasa (11/9).
Penghargaan dari Departemen Keuangan ini merupakan rekomendasi dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena laporan keuangan kedua kota ini untuk tahun
2011 mendapat opini WTP yang bersamaan dengan acara Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012.
Kesamaan lainnya, ESP di Kota Palembang melaksanakan program pembangunan pro
rakyat di antaranya dengan mewujudkan hampir 100 persen distribusi air bersih
melalui PDAM Tirta Musi.
Sedangkan Jokowi Kota Solo mewujudkan perekonomian kerakyatan dengan merangkul
semua pedagang kecil.
Keduanya pun, saat ini tengah mempersiapkan atau berjuang untuk menjadi
gubernur di dua provinsi berbeda.
ESP berambisi menjadi Gubernur Sumsel dan Jokowi dalam proses memenangkan
Pilgub DKI Jakarta.
Namun terlepas dari kesamaan tersebut, Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012, di Kementerian Keuangan yang dihadiri
Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta sebanyak 67 kementerian/lembaga,
pemerintah kota/kabupaten/provinsi juga mendapat penghargaan yang sama ini
dianggap ESP sebagai anugerah dan penghargaan untuk masyarakat Palembang.
Sebab, menurut dia, penghargaan tersebut didapat karena masyarakat dan jajaran
Pemkot Palembang mau dan mampu bekerjasama dengan baik.
“Ya alhamdulillah ini salah satu bentuk penghargaan untuk seluruh masyarakat
Palembang yang telah berupaya keras mewujudkan tertibnya administrasi dan
transparansi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2011,” ujar ESP.
Untuk mempertahankan predikat ini, Eddy mengharapkan seluruh SKPD di lingkungan
Pemkot Palembang untuk terus menjaga komitmen dalam meningkatkan kinerja,
terutama dalam hal pelayanan publik.
Begitu pun administrasi di bagian keuangan diupayakan lebih tertib lagi,
termasuk sistem pengaturan anggaran di tingkat kecamatan juga harus diperkuat.
Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga mengatakan, kunci pengelolaan anggaran
secara benar antara lain terletak ada proses perencanaan dan pengalokasian
anggaran.
Prinsip pengelolaan anggaran yang benar, menurut dia, berlaku sama, baik untuk
organisasi yang kompleks maupun organisasi yang lebih sederhana.
“Semua harus sesuai aturan dan tidak melenceng dari apa yang sudah menjadi
ketentuan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Boediono, mengatakan, target pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 adalah semua kementerian dan
lembaga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100 persen.
Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80
institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 64
persen atau sekitar tiga ratusan dari lima ratusan lembaga pemerintahan daerah.
Boediono mengimbau agar daerah yang telah meraih opini WTP terus melanjutkan
perbaikan.
Wapres juga mengucapkan selamat kepada daerah yang telah memeroleh predikat
WTP.
“Saya hanya bisa mengatakan lanjutkan, kalau bisa tingkatkan,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo. Ia menyebutkan, Pemda
yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 67
daerah, Wajar Dengan Pengecualian 316, Tidak Memberikan Pendapat ada
enam dan tidak wajar 32.
“Dengan predikat yang diraih saat ini, hendaknya masing-masing pihak terus
berupaya melakukan yang terbaik,” tandasnya.